Kejati Jatim Lakukan Ekspose Pengajuan Restorative Justice

SURABAYA - Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif,  Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati, SH, MH dengan didampingi Aspidum dan Kasi Orhada, Kasi Narkotika serta dihadiri beberapa Kajari terkait. yaitu Kajari Banyuwangi, Kajari Tanjung Perak, Kajari Bangkalan dan Kajari Kabupaten Kediri, melakukan ekspose Pengajuan Restorative Justice, Kamis (8/6/2023).

Ekspose permohonan 8 perkara yang berlangsung di hadapan Bapak Jam Pidum didampingi oleh Ibu Direktur Orhada dan Bapak Direktur Narkotika dan Zat Adiktif lainnya melalui sarana virtual dengan permohonan untuk  diajukan.

Baca juga: Kajati Jatim Melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis Dampingi BBWS Bengawan Solo

Kajati Jatim Mia Amiati mengatakan, penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdiri dari : 

Baca juga: Kajati Mia Amiati Launching 630 RRJS se-Jawa Timur

5 Perkara Orhada :

- 2 (dua) perkara pencurian (yang memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP) diajukan oleh i Kejari Banyuwangi dan Kejari Tanjung Perak.

Baca juga: JPU Kejari Batu Terima Pelimpahan 3 Tersangka dari Penyidik Polda Jatim

- 1 perkara Penipuan atau Penggelapan (yang memenuhi ketentuan Pasal 378 /Pasal 372 KUHP) yang diajukan olehi Kejari Bangkalan

- 2 perkara Penadahan (yang memenuhi ketentuan Pasal 480 KUHP ) yang diajukan oleh Kejari Bangkalan dan Kejari Kab Kediri 

Baca juga: Tausiyah Akbar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Kebenaran Menegakkan Keadilan

- 3 perkara Narkotika yang diajukan oleh Kejari Tanjung Perak. 

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati Nurani.

Baca juga: Penjelasan Kejagung RI Terkait Pemberitaan Korupsi di Bawah Rp50 Juta, Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Berdasarkan hasil dari pada ekspose pengajuan Restorative Justice 8 perkara dimana telah mendapatkan persetujuan dari Jampidum untuk dihentikan penuntutannya karena telah memenuni syarat, " pungkasnya. (*)